Menteri Rini Mangkir dari Panggilan KPPU
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, tidak hadir dalam pemanggilan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan rangkap jabatan yang dilakukan direksi BUMN.
Berdasarkan pantauan, hingga pukul 12.00 WIB, Rini belum tampak hadir di Kantor KPPU. Sedangkan, beberapa Komisioner KPPU sudah hadir sejak pukul 10.00 WIB.
"Dia (Menteri Rini) tidak jadi datang ke KPPU," ujar Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih di Kantor KPPU Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Baca Juga: Viral Foto Menu Tulis Tangan, Ombudsman Kritik Manajemen Krisis Garuda
Sementara itu, Komisioner KPPU Afif Hasbullah menyatakan, pihaknya akan melakukan pemanggilan ulang terhadap Menteri Rini.
"Bu Rini sampai saat ini belum datang. Mungkin di-reschedule,"tutur dia.
Baca Juga: Bekas Dirut Garuda Bantah Punya Rekening Banyak di Luar Negeri
Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, di Gedung KPPU Jakarta.
Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan, pemanggilan Ari Askhara terkait dugaan Pasal 26 UU no 5 Tahun 1999 soal rangkap jabatan pasca-kerjasama operasi antara Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air.
"Kami melihat ada dugaan pelanggaran yang dilakukan Ari Askhara. Kami juga telah melakukan berkas acara pemeriksaan (BAP), kepada Ari Askhara. Dan dia (Ari Askhara) sudah menandatangani BAP tersebut," ujar dia di Kantor KPPU Jakarta.
下一篇:Terus Melejit, Green Financing BRI Tembus Rp89,9 triliun di Triwulan I 2025
相关文章:
- PPPK 2024: Tahapan Seleksi, Durasi Waktu Pengerjaan, Hingga Bobot Nilai
- Presiden Jokowi Sahkan Omnibus Law UU Kesehatan, Berikut UU yang Sudah Tidak Berlaku
- Tak Harus Minum Susu, Coba 4 Jenis Ikan Tinggi Kalsium Ini
- Kenapa Hanya Sedikit Orang Jepang yang Punya Paspor?
- PSI Mau Interpelasi Anies Baswedan, PDIP: Kenapa Sekarang?
- Kerjasama Politik Partai Gerindra dan PKB Resmi Berakhir
- MA Batalkan Vonis Bebas Dua Mantan Polisi Tragedi Kanjuruhan
- FOTO: Burberry Pamerkan Koleksi Teranyarnya di London Fashion Week
- 1 Januari 2025 Kenaikan PPN 12 Persen Berlaku, Sri Mulyani Serahkan ke Pemerintahan Prabowo
- Tanggapi Pemanggilan Muhaimin ke KPK, Abdullah Hehamahua: KPK Lembaga Hukum, Bukan Alat Politik
相关推荐:
- Ketum Projo Enggan Tanggapi Sikap Politik PDIP: Terserah Saja
- Pembatasan Iklan Rokok dalam PP 28/2024 Dikhawatirkan Picu Gelombang PHK di Sektor Media
- 5 Tren Warna Dapur 2025, Warna Cerah dan Segar Jadi Incaran
- Banyak Kursi Pesawat Rusak, Maskapai India Dituduh Tipu Penumpang
- Warga Jakarta Gak Mau Divaksin Corona? Siap
- Si Kembar Rihana dan Rihani Diserahkan ke Kejaksaan
- Ragam Tradisi Nusantara yang Dilakukan Jelang Puasa Ramadan
- Makan Pisang Memang Enak, Tapi Hati
- PGN Dorong Lonjakan Pendaftaran Pelanggan Gas Bumi
- Viral Lokasi Jerawat Jadi Indikasi Masalah Kesehatan, Benarkah?
- Mau Jadi Pimpinan KPK, Kok Laporan Pajaknya Bermasalah?
- Pesawat Air India yang Jatuh di Bandara Ahmedabad Baru Berusia 12 Tahun
- Mirisnya! PPATK Bongkar 197.054 Anak 11
- Ketum Projo Enggan Tanggapi Sikap Politik PDIP: Terserah Saja
- Kehadiran Polri Perlemah KPK? Ini Komentar Febri...
- Gugat Midjourney, Disney hingga Universal Muak Sama Karya AI
- Tim Hukum Baiq Nuril Bakal Bersurat ke Jokowi
- Sekda Jabar Jadi Tersangka Suap, Iwa Tak Nongol di Rumah
- Pertamina Perluas Proses Pendataan Pembelian Pertalite Berbasis QR Code
- PSI Segera Berikan Rekomendasi Cagub Jawa Tengah, untuk DKI Jakarta Kaesang Masih Istikharah