PM Mark Carney Telepon Langsung Presiden Prabowo, Undang Hadiri KTT G7
Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney mengundang Presiden Prabowo Subianto secara resmi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Seven (G7) tahun 2025 yang akan digelar di Kananaskis, Alberta, Kanada. Pertemuan para pemimpin negara-negara ekonomi maju tersebut dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Juni 2025 mendatang.
“Presiden Prabowo Subianto menerima undangan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 tahun 2025 di Kananaskis, Alberta, Kanada, yang akan berlangsung pada pertengahan bulan Juni ini,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya, dikutip Sabtu (7/6).
Baca Juga: Presiden Prabowo Beri Pesan ke Timnas, Jangan Minder Lawan Jepang!
Seskab Teddy menjelaskan bahwa undangan kepada Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan G7 tidak hanya dikirim secara tertulis, namun juga disampaikan secara langsung oleh PM Mark Carney dalam komunikasi antara kedua pemimpin pada Jumat (6/6).
“Selain melalui undangan resmi tertulis, undangan kepada Presiden Prabowo untuk hadir sebagai tamu kehormatan di KTT G7 ini juga disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kanada, Yang Mulia Mark Carney, lewat sambungan telepon, kemarin,” ungkap Seskab Teddy.
Dalam percakapan tersebut, PM Mark Carney turut menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Ia pun menyatakan harapan agar Presiden Prabowo dapat hadir di forum tersebut untuk memperkuat dialog inklusif mengenai tantangan global bersama.
"Dalam perbincangan lewat sambungan telepon ini, PM Mark Carney juga memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, dan berharap kehadiran Kepala Negara di KTT G7," ucap Seskab Teddy.
G7 merupakan forum internasional yang terdiri dari tujuh negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yakni Italia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, ditambah Uni Eropa. Pertemuan tahunan ini berfungsi sebagai wadah strategis untuk membahas isu-isu utama dunia, mulai dari pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik.
“The Group of Seven (G7) merupakan kelompok informal yang beranggotakan 7 negara ekonomi maju di dunia dan Uni Eropa, antara lain Italia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, di mana para anggotanya bertemu setiap tahun di KTT G7 untuk membahas isu-isu ekonomi dan geopolitik global,” jelas Seskab Teddy.
Undangan kepada Indonesia sebagai tamu kehormatan mencerminkan pengakuan internasional terhadap posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik serta kontribusinya terhadap stabilitas dan kerja sama global.
(责任编辑:探索)
- ·Kurangi Risiko Bunuh Diri, Korsel Siapkan Tes Kesehatan Mental dari SD
- ·PINTU Raih Penghargaan Kepatuhan Hukum di Indonesia Regulatory Compliance Awards 2025
- ·Uni Eropa Ancam Trump, Desak Negosiasi Tarif Impor Lebih Serius
- ·Jangan Telat! Klaim Saldo DANA Kaget Ratusan Ribu di Momen Jumat Berkah
- ·9 Buah yang Mengandung Kalsium, Sehat dan Menyegarkan
- ·Kabar Baik! Alex Pastoor Tiba, PSSI Tanggapi Elkan Baggott, 3 Pemain Terancam Bentrok
- ·Investor Terus Konsolidasi, Harga Bitcoin Masih Gagal Tembus US$105.000
- ·BNN Gandeng Bobon Santoso Masak Dan Makan Besar 1.200 Potong Ayam
- ·GRATIS! Ayo Ikut Mudik Bareng ke Kudus, Syarat dan Caranya Simak di Sini
- ·Kisruh Ijazah Palsu Jokowi, AMMI Desak Polisi Tangkap Pihak Penyebar Hoaks
- ·Pharrell Williams Bawa Louis Vuitton ke Belantara Barat Amerika
- ·5 Tahun Berturut
- ·Antisipasi PHK Massal, Pemerintah Diminta Perkuat Perlindungan Buruh dan Deregulasi Industri
- ·Investasi Sentuh Rp9,8 Triliun, Produksi Migas Forel dan Terubuk Medco Bisa Sumbang 30 Ribu BOEPD
- ·Donald Trump Tutup USAID, Menkes Budi Gunadi Ungkap Dampaknya Bagi Indonesia
- ·Budaya K3 Jadi Kunci Indonesia Emas 2045: Menaker Ingatkan Pentingnya Keselamatan Kerja
- ·KPK Sita Enam Aset Bernilai Rp 9 Miliar Dalam Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim
- ·Temui Ahmed al
- ·Skenario Kementerian PKP Capai Target Program Tiga Juta Rumah, Relokasi APBN
- ·PINTU Raih Penghargaan Kepatuhan Hukum di Indonesia Regulatory Compliance Awards 2025