Mahfud MD Ungkap Tidak Ada Tawaran Gabung di Kabinet Prabowo
JAKARTA,quickqapp下载 DISWAY.ID--Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD mengatakan, tidak ada tawaran yang diterimanya untuk gabung di Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu disampaikan langsung olehnya saat menghadiri acara halal bihalal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pos Pemenangan, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2024.
BACA JUGA:TPN Ganjar-Mahfud Resmi Bubar
BACA JUGA:KPU Undang Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud Pada Acara Penetapan Presiden dan Wakil Presiden
"Enggak ada (tawaran)," ujar Mahfud MD kepada awak media.
Meskipun begitu, Mahfud MD bertekad akan memperluas gerakan masyarakat atau civil society untuk membangun demokrasi di Indonesia.
"Saya masih terus berjuang, politik itu sangat luas, ada yang lewat parpol ada yang lewat geragakan poltik. Nah gerakan politik itu bisa dilakukan dipartai, seperti mas Ganjar sudah punya ada gerakan politik di luar partai," jelas Mahfud MD.
Adapun saat ini, civil society yang dimaksud oleh Mahfud MD, tengah dikonsolidasikan mengingat gerakan tersebut pernah dilakukan untuk menjaga demokrasi tanah air.
BACA JUGA:Tuntas, MK Tolak Permohonan PHPU Pilpres 2024 Ganjar-Mahfud
BACA JUGA:Intip Rumah Baru Ganjar Pranowo di Sleman, Dikunjungi Mahfud MD saat Open House Lebaran
"Saya itu sedang berkosolidasi untuk mengkonsolidasi civil society yang pernah berjayalah dalam satu barisan untuk membangun demokrasi. Kemudian, saya kembali ke kampus dan tentu terutama meluruskan cara kita berhukum," imbuhnya.
Tidak hanya itu, menurut mantan Menko Polhukam itu, Civil society juga perlu untuk dilakukan mengingat hukum di Indonesia saat ini tengah rusak karena banyak campur tangan dari kaum elit.
"Cara kita berhukum saat ini sedang agak rusak. Ketika membuat UU lalu diselerakan dengan selerah-selera elite yang punya kepentingan jangka pendek dan kepentingan kelompok kecil. Itu dalam berhukum, sehingga dituangkan dalam UU," ucap Mahfud MD.
"Kalau di UU itu tidak lolos karena protes masyarakat, pengadilannya yang dikerjain. Jadi, berhukum itu membuat UU dan menegakan hukum di pengadilan," tambahnya.
- 1
- 2
- »
(责任编辑:娱乐)
- Surya Paloh Ulang Tahun, AHY Beri Doa Begini
- HPP Gabah Petani Naik per 15 Januari 2025, Cek Rinciannya di Sini
- Kado Hardiknas! Pelajar dan Mahasiswa di Jakarta dapat Kesempatan Klaim Saldo Dana Kaget Hari Ini
- Dari Dedi Mulyadi Hingga Purnawirawan TNI, Ini Pernyataan Kontroversial Hercules
- 英国伦敦时装学院排名第几?
- Apa Itu Outsourcing? Ditolak Buruh dan Ingin Dihapus Presiden Prabowo
- Kemenperin Belum Bisa Berikan Izin Edar iPhone 16 Meski Apple Bakal Bangun Pabrik, Ini Penyebabnya
- Minum Susu Saat Buka Puasa, Boleh atau Tidak?
- Anak Usaha Bank Panin (CFIN) Bakal Bagi Dividen Rp50 per Saham, Catat Waktunya!
- Acara Gowes Bareng Pramono Bakal Lintasi JLNT, Komunitas Pesepeda dan Pejalan Kaki Menolak
- Presidential Threshold Dihapus Jadi Angin Segar? Golkar Menunggu Dampaknya Seperti Apa
- Baju Kucing Sultan Bobby Kertanegara Dileleng Seharga Rp 12 Juta, Sosok Ini Pemenangnya
- 爱丁堡大学景观建筑专业怎么样?
- Parkir Liar di Jakarta Sulit Ditertibkan, Pengamat Singgung Ada Kesepakatan Politik Era Anies