会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 KPK Puas Hak Politik Taufik Kurniawan Dicabut 3 Tahun?!

KPK Puas Hak Politik Taufik Kurniawan Dicabut 3 Tahun?

时间:2025-06-03 05:53:42 来源:quickq最新安装包下载 作者:百科 阅读:756次
Warta Ekonomi,quickq官方版下载ios Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang yang menjatuhkan vonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan.

Baca Juga: Divonis 6 Tahun Penjara, Hak Politik Taufik Kurniawan Dicabut 3 Tahun

KPK Puas Hak Politik Taufik Kurniawan Dicabut 3 Tahun?

KPK Puas Hak Politik Taufik Kurniawan Dicabut 3 Tahun?

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) selama 8 tahun penjara.

KPK Puas Hak Politik Taufik Kurniawan Dicabut 3 Tahun?

"KPK menghormati putusan Pengadilan Tipikor pada PN Semarang yang disampaikan hari ini. Kami melihat hampir seluruh dakwaan KPK dinyatakan terbukti oleh hakim, demikian juga pertimbangan dan analisis Penuntut Umum yang juga diterima Majelis Hakim," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

KPK Puas Hak Politik Taufik Kurniawan Dicabut 3 Tahun?

Lebih lanjut, Febri menyatakan bahwa salah satu poin yang juga penting adalah dikabulkannya pencabutan hak politik terdakwa.

"Meskipun memang dari tuntutan (pencabutan hak politik) kami 5 tahun, baru dikabulkan selama 3 tahun. KPK berharap hukuman tambahan pencabutan hak politik ini dapat secara konsisten diterapkan, terutama untuk kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh politisi yang menduduki jabatan publik berdasarkan kepercayaan atau suara yang diberikan masyarakat padanya," tuturnya.

Oleh karena itu, kata dia, jika seorang politisi melalukan korupsi, maka hal tersebut sekaligus dapat berarti ia menciderai kepercayaan masyarakat yang memilihnya sebelumnya.

"Apalagi terdakwa ini menjabat sebagai pimpinan DPR," ucap Febri.

KPK pun mengharapkan kasus ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi para anggota legislatif lainnya dan juga kepala daerah atau pejabat yanh dipilih oleh rakyat agar tidak melakukan korupsi.

"Apalagi setelah selesai menyelesaikan hukuman, hak politiknya dicabut untuk waktu tertentu," ujar Febri.

Setelah putusan itu, kata dia, Penuntut Umum akan membahas terlebih dahulu sebelum nanti secara resmi sikap lembaganya akan disampaikan berdasarkan putusan pimpinan KPK.

"Dalam masa ini, KPK menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut," kata Febri.

(责任编辑:百科)

相关内容
  • AG dan Amanda Beri Kesaksian di Sidang Mario Dandy Atas Penganiayaan Berat David Ozora Hari Ini
  • 摄影留学作品集如何制作?
  • 代尔夫特理工大学建筑学排名第几?
  • 美国电影研究生留学全攻略
  • 8 Maskapai Penerbangan Ini Punya Tiket Pesawat Termahal di Dunia
  • 2025马来西亚艺术学院排名
  • 2025年qs建筑学专业大学排名
  • 2025日本最好的设计大学排名
推荐内容
  • Dikritik Sana
  • 韩国服装设计最好的大学有哪些?
  • 爵士萨克斯意大利留学
  • Haris Azhar Bantah Tak Semua yang Berduit itu Mafia Tanah
  • Ratna Sarumpaet Juga Nyoblos
  • 2025香港设计类大学排名介绍