JAKARTA,quickq电脑版怎么用 DISWAY.ID --Kendati dibentuk sebagai badan optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri dalam membiayai pembangunan ke depan, sejumlah Pengamat Ekonomi juga turut kembali memperingatkan sejumlah risiko yang menunggu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). 

Menurut Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, salah satu risiko yang harus diwaspadai oleh Danantara adalah pengawasan ekonomi.

Dalam hal ini, dirinya mencontohkan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 1998, dimana terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan kepada dana Pemerintah sebesar Rp 144,5 triliun, yang sebelumnya diberikan sebagai bantuan kepada bank-bank yang terdampak krisis.

BACA JUGA:Pengamat: Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK Bisa Memperburuk Hubungan Megawati dan Prabowo

BACA JUGA:Program 'Remaja Bernegara' NasDem Diapresiasi UGM: Bekal Agar Handal Berpolitik

"Skenario serupa bisa saja terjadi. Pengalaman itu menunjukkan dampak besar dari lemahnya pengawasan ekonomi," ujar Hardjuno kepada awak media di Jakarta, pada Kamis 20 Februari 2025.

Menurut Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, hal ini tentunya merupakan situasi yang sangat berisiko.

Oleh karena itulah, dirinya menambahkan bahwa harus ada langkah antisipasi dari pihak Danantara ini sendiri untuk menurunkan risiko adanya kegagalan.

"Karena itu kalau ada antisipasi, misalnya ada badan pengawas, ada orang-orang yang kredibel, mantan KPK, mantan PPK, atau PPKP, ya. Transparansi dan kontabilitas melalui report yang terbuka dan sebagainya itu perlu dilakukan," ucap Tauhid.

BACA JUGA:Instruksi Megawati Ampuh, Jumlah Kehadiran Magelang Retreat Berkurang: 47 Kepala Daerah Absen Tanpa Kabar!

BACA JUGA:Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Maruarar: Silahkan Saja, Negara Ini Negara Hukum

Sementara itu menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, dirinya juga menyoroti beban fiskal Indonesia yang semakin mengkhawatirkan akibat hutang yang semakin menumpuk. Menurutnya, pembentukkan Danantara justru malah menambah beban APBN.

"Membentuk Badan baru membutuhkan anggaran, ini yang bisa bikin boros. Banyak juga Kementerian atau Lembaga yang baru dibentuk belum jelas alokasi anggarannya," pungkas Esther.

Sementara itu menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, sebagai entitas baru, Danantara belum memiliki pengalaman dalam mengelola dana investasi besar. 

• 1
• 2
• »

• ·放弃国内保研名额，但我拥有了7所名校offer+182万奖学金！
• ·Suhu Nol Derajat, Bus Malam New York, dan Tekad Nyoblos di TPS 400 Km
• ·UNUSIA Bahas Penegakan Disiplin Kedokteran di Indonesia, Proses Hukumnya Agar Transparan
• ·5 Bacaan Doa untuk Orang yang Sakit agar Diberikan Kesembuhan
• ·Gandeng UMKM, Panca Tobacco Luncurkan 22 Varian Rokok Murah
• ·Petani Merugi Kala Panen Raya, Hasil Panen Ditumpuk di Pinggir Jalan
• ·Kepribadian David Diungkap Kepala Sekolah: Anak yang Baik dan Tidak Ada Masalah
• ·Beri Kejelasan Nasib Bharada E, Kompolnas Apresiasi Polri
• ·Layaknya Emas, AS Bakal Borong 1 Juta Bitcoin untuk Cadangan
• ·Emiten Rokok Sampoerna (HMSP) Guyur Dividen Tunai Rp6,53 Triliun, Cair Tanggal Segini
• ·Haikal Hassan Digarap Polisi, Pengacara Habib Rizieq Buka Suara
• ·Berkas 8 Tersangka Net89 Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan, Kerugian Korban Tembus Rp 2 Triliun
• ·Heboh Biaya Bikin Paspor Naik, Masa Berlaku 10 Tahun Jadi Rp650 Ribu
• ·Viral Kursi Pesawat Paling Ditakuti Introvert, Posisinya Beda Sendiri
• ·Hampir 50 Persen Bumil di Indonesia Idap Anemia, Ini Bahayanya
• ·Pihak Fadel Muhammad Tegaskan: Urusan BLBI